Bandung, 9/2 (ANTARA) - Peluang besar pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Barat, masih terkendala pengelolaan manajemen yang belum profesional sehingga kemapanan bank milik pemerintah daerah itu belum merata.

"Potensi BPR di Jabar luar biasa, jaringannya cukup luas di tingkat kecamatan, namun dari hasil invetarisasi permasalahan BPR belum semuanya dikelola secara profesional, bahkan sebagian salah urus sehingga merugi," kata Anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Barat, Donny Ahmad Munir di Bandung, Selasa.

Meski demikian, kata Donny dari total 153 BPR di Jawa Barat setengahnya masuk kategori sehat dan layak operasi. Klasifikasi kesehatan keuangan BPR di Jabar yakni kategori sehat sebanyak 69 unit, 58 unit lainnya masuk kategori cukup sehat.

Sedangkan tiga BPR masuk kategori kurang sehat dan dua lainnya tidak sehat. Kelima BPR dengan kategori keuangan dan pengelolaan manajemen 'terparah' itu saat ini masuk kategori Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Bank Indonesia.

"Enam BPR sudah melakukan merger, dan diharapkan berkembang. Namun sebagian besar BPR di Jawa Barat hanya memiliki modal di bawah Rp20 miliar, dan itu perlu ditingkatkan," kata Donny Ahmad Munir yang bertugas melakukan inventarisasi permasalahan BPR di Jabar itu.

Bank yang dikelola oleh PT BPR Jawa Barat itu tidak hanya bergerak di wilayah Jawa Barat, namun juga di wilayah Provinsi Banten. Uniknya perkembangan BPR di wilayah pecahan dari Provinsi Jawa Barat itu berkembang cukup baik.

Sementara itu hasil verfikasi dara BPR di Jawa Barat saat ini memiliki total aset senilai Rp615 miliar. Dari angka tersebut sebanyak Rp153 miliar tabungan dan Rp125 miliar lainnya deposito. Sisanya dalam bentuk aset, tagihan dan lain-lain.

Namun dari 153 BPR Jawa Barat, tercatat tiga BPR yang memiliki kinerja terbaik yakni BPR Serang Banten dengan aset senilai Rp51,5 miliar, BPR Cipatujah Tasikmalaya Rp30,4 miliar serta BPR Cisolok Sukabumi senilai Rp20 miliar.

"Uniknya dari total deviden Rp11 dari yang disetorkan BPR ke PAD Jabar, sebesar 20 persen diantaranya disumbangkan dari deviden BPR Cipatujah Tasikmalaya," kata Donny Achmad Munir.

Sementara itu Pansus BUMD Jabar dari Pokja BPR, kata Donny akan mencari permasalahan yang membuat BPR di Jabar tidak berkembang dan sebagian merugi. Selanjutnya Pansus DPRD akan merekomendasikan kepada Pemprov Jabar untuk mengambil langkah-langkah optimalisasi kinerja BPR.

"BPR itu sangat potensial, salah satunya untuk menekan praktik rentenir. Potensi BPR akan digali sehingga potensi dan misinya di tengah-tengah masyarakat bisa optimal dan memberikan deviden lebih besar untuk daerah," kata Donny menambahkan.


(U.S033/B/Y003/Y003) 09-02-2010 15:28:30