ANTARAJAWABARAT.com, 7/6 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan surat edaran moratorium pertambangan pasir besi di wilayah Jawa Barat Selatan terkait dengan ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ahmad Heryawan di Bandung, Selasa, mengatakan dikeluarkannya surat edaran moratorium tersebut juga berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Menurutnya, surat edaran ini juga ditujukan kepada lima kabupaten, yakni Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

"Moratorium ini dikeluarkan untuk melakukan penyesuian dengan undang-undang yang baru. Hingga penataan dan pelaksanaan pertambangan nantinya bisa tertib serta sesuai dengan perundang-undangan yang baru," kata Heryawan.

Ia menjelaskan, surat edaran moratarium itu berisi empat poin yang harus segera direalisasikan pertama, penyesuaian pengelolaan pertambangan pasir besi, biji besi, dan komoditas tambang lainnya yang mengandung mineral logam besi, baik dari sisi perencanaan, perizinan, maupun pelaksanaan kegiatan agar tidak berdampak kepada kerusakan lingkungan pada kawasan lindung, sempadan pantai serta kerusakan infrastruktur jalan.

Poin kedua, kata Heryawan, ialah menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk kegiatan ekplorasi maupun produksi usaha pertambangan hingga diterbitkannya WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) dan WUP (Wilayah usaha pertambangan) serta pedoman teknis pelelangan dari Kementerian ESDM, sebagai diatur dalam surat edaran Nomor 3.E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral batu bara dari Kementerian ESDM.

Dikatakannya, moratorium ini berlaku untuk badan usaha yang telah mendapatkan izin pertambangan (IUP) operasi produksi, tetapi belum melaksanakan kegiatan.
"Sampai tersedianya instalasi pengelohan dan pemurnian sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu bara," kata Heryawan.

Poin keempat, lanjut Heryawan, ialah dalam surat edaran ini juga untuk badan usaha yang telah mendapatkan IUP operasi produksi yang dalam pelaksanaannya melanggar ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, serta kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin, agar segera dilakukan langkah-langkah dan tindakan penertiban sebagaimana diatur pada pasar 151 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

"Pertambangan bisa dilaksanakan ketika sudah ada surat keputusan WUP dan izin bupati bisa keluar setelah ada WIUP yang telah ditetapkan oleh menteri ESDM. Dan jika saat ini ada aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan, secara otomatis harus segera dihentikan," katanya.

Pihaknya menegaskan, syarat pertambangan pasir besi ini juga mengharuskan adanya pabrik pengolahan di lokasi pertambangan atau setidaknya dekat dengan lokasi.

Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai perlindungan supaya barang mentah diproses di Indonesia atau daerah setempat sehingga jam kerja dan tenaga kerja dapat melibatkan masyarakat lokal.

Ketika ditanya kapan surat edaran moratorium itu diberlakukan, Heryawan mengaku, surat edaran ini mulai diberlakukan sejak ditandatanganinya.

"Jadi surat edaran baru hari ini saya tandatangani, ini artinya sudah mulai berlaku. Namun, kita akan berikan surat edaran ini kepada masing-masing kepala daerah," katanya.

Gubernur Jabar menambahkan, dirinya juga sudah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan surat edaran tersebut.

(ajat)