ANTARAJAWABARAT.com,20/2 - LSM Monitoring Community mengkritik pembangunan gedung baru DPRD Jawa Barat, di dekat Lapangan Gasibu Kota Bandung, dengan cara menyediakan empat buah kencleng di sekitar lokasi pembangunan gedung tersebut.
"Yang menyumbang ke kencleng baru ada Rp200. Artinya, masyarakat pun tak setuju dengan pembangunan gedung ini," kata Ketua LSM Monitoring Community, Wawan Muliawan, Senin.
Dikatakannya, selain menyebarkan kencleng di sekitar proyek pembangunan gedung dewan, pihaknya juga telah membuat 200 kencleng yang akan disebarkan ke seluruh Jabar dan nantinya akan disumbangkan untuk membantu pembangunan gedung tersebut.
Pihaknya meminta agar proyek pembangunan gedung dewan ini dihentikan.

Ia menilai, anggaran pembangunan yang hampir Rp100 miliar tersebut lebih baik dialokasikan untuk anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Menurut dia, saat ini kondisi gedung DPRD Jawa Barat masih layak untuk menunjang kinerja dewan sehingga Pemprov Jabar tak perlu membangun gedung baru.
"Kalau menurut kami, lebih baik, merenovasi gedung lama agar anggarannya bisa ditekan," kata Wawan.
Selain LSM Monitoring Community, puluhan orang yang berasal dari empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni Barisan Muda Peduli Rakyat (BMPR), Jaringan Komunikasi Amanat Rakyat (Jangkar) dan Forum Komunitas Cicadas Bersatu (FKCB) mekukan aksi unjuk rasa di depan proyek pembangunan gedung DPRD Jawa Barat.
Massa dari empat LSM tersebut, menolak pembangunan gedung dewan dan minta proyek tersebut dihentikan.
Dalam aksinya tersebut, massa memasang bebagai spanduk yang berisi tentang penolakan pembangunan gedung baru DPRD Jawa Barat tersebut.
Sebelumnya, Barisan Olot Tatar Sunda mengkritik pembangunan gedung baru DPRD Jawa Barat yang terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung, bahkan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda Eka Santosa meminta pembangunan gedung baru DPRD Jabar itu dihentikan.
"Pada dasarnya kami tidak apriori terhadap pandangan perlunya gedung baru. Tapi harus dilihat dulu dong urgenitasnya seperti apa," kata Eka Santosa di Kota Bandung, Kamis.
Eka mengatakan, Kota Bandung masih butuh ruang publik dan ruang terbuka hijau dan dari kebutuhan 30 persen ruang terbuka hijau, Kota Bandung baru punya sembilan persen.
"Maka sudah semestinya lahan untuk gedung baru DPRD Jabar itu dipakai untuk ruang publik dan terbuka hijau. Bukan malah mendirikan bangunan besar yang terkesan angkuh. Hal ini semakin menggambarkan kecongkakan wakil rakyat di hadapan masyarakat," kata Eka yang juga Ketua DAS Citarum itu.
Menurut dia, pembangunan gedung baru DPRD Jabar tidak pada tempatnya dan selain soal lokasi juga tidak tepat membangun gedung baru ketika kondisi masyarakat masih banyak yang prihatin.
"Sebuah hal yang ironis ketika Pemkot Bandung menyulap pom-pom bensin menjadi taman, ini malah lahan terbuka yang siap dibuat ruang terbuka hijau malah didirikan bangunan. Itu kan mestinya kawasan bebas bangunan. Dulu saja waktu mau membangun masjid di belakang Gedung DPRD yang sekarang, Pemkot Bandung melarang," kata Eka.
Ia menambahkan, hal lainnya yang menjadi pertanyaan bagi dirinya ialah status hukum lahan pembangunan gedung tersebut.
"Saya malah jadi bertanya. Apakah itu sudah benar-benar tidak sengketa. Apalagi tanah urugan yang sedang diratakan itu, juga dimasukkan ke lahan yang menjadi status quo saat ini. Lahan yang saat ini menjadi kolam," katanya.***3***

Ajat S