ANTARAJAWABARAT.com,12/4 - Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) hanya berdasarkan persepsi diartikan sebagai insentif yang pantas dibagikan kepada pejabat daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh dua saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa kasus korupsi BP PBB Kabupaten Subang, Bambang Heryanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Rabu.

Saksi pertama yang dihadirkan adalah Jamal, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang untuk dua periode selama 1999-2009 yang mengaku mengenal Bambang sebagai rekan kerja ketika Ketua Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat itu masih menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.

Jamal dalam keterangannya menyatakan PBB adalah pajak kewenangan pusat yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah. Pajak tersebut, menurut dia, seluruhnya disetorkan kepada pusat yang kemudian akan kembali lagi ke daerah dalam bentuk anggaran pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan pusat yang dilimpahkan kepada daerah, menurut Jamal, sudah sepantasnya daerah mendapatkan insentif berupa biaya pungut sebagai kompensasi kinerja aparat yang bertugas dari tingkat bawah sampai ke jajaran pejabat sebagai penanggungjawab tertinggi.

"Jadi ada semacam upah untuk daerah. Biaya pungutan sesuai konotasinya adalah intensif kinerja untuk aparat daerah yang menarik PBB karena ini kewenangan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Dan biaya pungutan itu insentif atau kompensasi untuk daerah," tuturnya.

Namun, Jamal mengaku menyamakan definisi biaya pungut dengan insentif hanya berdasarkan pemahamannya sendiri. Ia pun mengaku tidak tahu dasar hukum yang bisa membenarkan pembagian biaya pungutan tersebut sebagai insentif untuk para pejabat daerah.

"Persisnya itu saya tidak tahu, tapi secara asumsi itu mesti pembagiannya diatur oleh suatu aturan yang dibuat oleh bupati sebagai pemimpin daerah," ujarnya.

Menurut dia, aturan bupati itu sudah cukup untuk membenarkan pembagian upah pungut.

Jamal yang pernah beberapa kali menjabat panitia anggaran APBD Kabupaten Subang mengatakan BP PBB setiap tahun masuk ke dalam APBD di pos alokasi biaya tak langsung.

Menurut dia, biaya tak langsung tersebut merupakan belanja rutin aparatur sehingga DPRD tidak lagi mempertanyakan nominal dan penggunaan BP PBB oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

DPRD Kabupaten Subang, lanjut Jamal, juga tidak pernah membahas atau mempersoalkan pembagian BP PBB tersebut.

Majelis hakim yang dipimpin oleh GN Arthanaya kemudian mempersoalkan apabila BP PBB ditujukan untuk insentif bagi pejabat dan aparat daerah yang memungut PBB, maka mengapa biaya pungut tersebut kemudian dimasukkan ke kas negara dan dicatat dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

"Artinya kalau ini menjadi penghasilan orang per orang kenapa masuk ke kas daerah?" tanya hakim ketua Arthanaya.

Namun Jamal tetap menjawab meski BP PBB tercatat sebagai pendapatan daerah tetapi bukan untuk kepentingan pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan insentif yang dibagikan kepada aparat yang memungut PBB dari masyarakat.

Menurut dia, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta jajaran camat dan lurah pantas mendapat insentif tersebut sebagai pelaksana penarikan PBB dari masyarakat.

Saksi lain yang dihadirkan oleh terdakwa adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Gede Pantja Astawa.

Senada dengan Jamal, Gede menyatakan BP PBB adalah insentif yang diberikan pusat kepada daerah sebagai kompensasi penarikan PBB yang merupakan kewenangan pusat yang diberikan kepada daerah.

Gede mengatakan teknis penggunaan dan tata cara penyaluran BP PBB boleh diatur sendiri oleh pihak daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 83 Tahun 2000.

Menurut dia, PP No 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pusat dan daerah juga telah mengatur bahwa 9 persen dari 90 persen penerimaan PBB bagi pemerintah daerah adalah biaya pungutan yang diperuntukkan bagi daerah.

Gede berpendapat aturan yang dikeluarkan daerah untuk menyalurkan BP PBB itu cukup dalam bentuk surat keputusan dan bukan peraturan daerah. Berdasarkan surat keputusan itu, lanjut dia, seorang kepala daerah boleh menentukan sendiri jajaran pejabat daerah yang menerima BP PBB berikut persentase bagiannya.

Sidang dengan terdakwa Bambang Heriyanto yang dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer dan pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 dalam dakwaan subsider itu dilanjutkan pada 25 April 2012 dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bambang dianggap telah memperkaya diri sendiri karena mendapat jatah sebesar Rp913 juta dari BP PBB berdasarkan SK Bupati Subang Np973/kep604-Dispenda/2005 tentang pembagian BP PBB Kabupaten Subang.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat dalam kasus yang sama telah dinyatakan bersalah dalam vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp2,548 miliar.

Saat ini Eep yang menjalani masa hukuman di LP Sukamiskin, Bandung, juga telah resmi dipecat oleh Menteri Dalam Negeri dari jabatannya sebagai Bupati Subang.***1***

Diah