NAFSIAH MBOI, MENKES DENGAN PENGALAMAN LUAS
ANTARAJAWABARAT.com,13/6 - Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nafsiah Mboi dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Kesehatan menggantikan almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih dan banyak pihak melihat pengalamannya yang luas akan sangat berguna untuk memajukan Kementerian Kesehatan.
Presiden mengumumkan pengangkatan Nafsiah Mboi sebagai Menteri Kesehatan di Istana Bogor pada Rabu pagi dan menyatakan pemilihan Menkes itu adalah berdasarkan pada kemampuan, pengalaman dan pengabdian yang berkomitmen kerja nyata untuk memajukan kesehatan masyarakat.
Pelaksana tugas Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang merupakan Wakil Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa pilihan Presiden itu sudah tepat karena pengalaman Nafsiah yang cukup luas terutama dibidang HIV/AIDS akan mampu memimpin Kementerian Kesehatan untuk lebih baik lagi.
"Bu Nafsiah sudah mempunyai pengalaman internasional. Demikian juga sepak terjangnya di HAM ataupun juga di AIDS. Saya juga sering kerja sama dengan beliau dan sudah kenal. Dengan demikian, sekali lagi Kementerian Kesehatan akan memiliki suatu tambahan tenaga 'fresh' yang lebih bagus agar kita bisa berjalan dengan baik," ujar Ghufron usai penyerahan penghargaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diberikan oleh WHO kepada almarhumah Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu.
Ghufron juga mengatakan bahwa Menteri yang baru nantinya pasti akan melanjutkan program prioritas yang telah ditentukan, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat.
"Yang jelas sebagai sebuah institusi sudah memiliki prioritas, yang paling tidak tujuh atau delapan program. Tapi tentu sebagai menteri baru akan memiliki prioritas-prioritas tambahan yang tentu akan kita dukung," kata Ghufron.
Lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, pada 14 Juli 1940, Nafsiah Mboi menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1958-1964), Spesialis Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1971), Master of Public Health (MPH) Royal Tropical Institute, Antwerpen, Belgia (1990-1991) dan menerima Research Fellowship untuk Takemi Program bidang kesehatan internasional Universitas Harvard (1990-1991).
Nafsiah terkenal sebagai seorang yang sangat vokal terhadap masalah kesehatan masyarakat selama masa karirnya antara lain sebagai Anggota MPR periode 1982-1987, Ketua Komite Hak Anak PBB (1997-1999), Direktur Bidang Gender dan Kesehatan Perempuan WHO di Jenewa (1997-2002), Wakil ketua Komnas Perempuan (2002), Konsultan Family Health International alias Aksi Stop AIDS (2005-2006) dan sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (2006-sekarang).
Dalam catatan Kementerian Kesehatan, Nafsiah Mboi termasuk sebagai Menteri tertua yang pernah menjabat yaitu pada usia 72 tahum, jika dibandingkan dengan Endang Rahayu Sedyaningsih yang menjabat ketika berusia 54 tahun atau Siti Fadillah Supari yang menjabat ketika berusia 55 tahun.
Dengan ditunjuknya Nafsiah sebagai Menkes baru, maka kementerian ini tiga kali berturut-turut diisi oleh menteri perempuan dan semuanya berprofesi dokter yaitu Siti Fadilah Supari sebagai dokter spesialis jantung, dan Endang Rahayu Sedyaningsih merupakan dokter di spesialisasi kesehatan masyarakat dan Nafsiah Mboi sebagai dokter spesialis anak.
Nama Nafsiah Mboi sendiri memang sudah berkali-kali muncul dalam bursa calon menteri kesehatan, namun baru kali ini ia akhirnya terpilih disaat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menggantikan Endang Rahayu Sedyaningsih yang meninggal dunia karena menderita kanker paru-paru beberapa waktu lalu.
Nafsiah Mboi menikah dengan Benedictus Mboi (Mantan Gubernur NTT periode 1978-1988) dan memiliki tiga orang anak dan lima cucu.
Ia dikenal sebagai sukarelawan dan pekerja masyarakat sejak masih berstatus sebagai pelajar, juga dikenal sebagai aktivis keluarga berencana dan selanjutnya mendedikasikan dirinya untuk upaya penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia yang merupakan salah satu target Millenium Development Goals (MDG's) yang harus dicapai pemerintah Indonesia pada 2015.***3***
ant






















