ANTARAJAWABARAT.com,3/7 - Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka menyatakan kerja sama atau kolaborasi antara perguruan tinggi atau academics (A), industri atau business (B), pemerintah atau government (G), serta masyarakat merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kapasitas inovasi wilayah.

Menurut Akhmaloka dalam sambutannya pada peringatan 92 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia di Aula Barat ITB, Bandung, Selasa, kerja sama keempat faktor tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan rencana induk atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2011.

"Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan-perguruan tinggi dan pemerintahan-pemerintahan daerah dalam sebuah koridor ekonomi, para perwakilan dunia usaha yang melakukan penanaman modal dalam koridor ekonomi, dan para perwakilan elemen-elemen sosial," tuturnya.

Akhmaloka dalam sambutan berjudul "Kolaborasi A-B-G Plus: Sebuah Refleksi tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sebagai Agen Pembangunan" menyatakan pengembangan pusat produk unggulan di setiap koridor ekonomi dalam MP3EI tidak lepas dari proses pengembangan potensi insani dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bisa diwujudkan oleh kerja sama erta antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, industri, serta masyarakat.

Menurut dia, kerja sama itu bisa dimulai dari pertemuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan serta diikuti dengan penyusunan rencana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, rencana infrastruktur, dan rencana investasi.

"Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan demikian secara berkala dan bersinambung memungkinkan tumbuhnya pemahaman bersama serta sikap saling menghormati dan saling percaya," ujarnya.


Iptek
Dialog antara perguruan tinggi, lanjut Akhmaloka, merupakan hal penting untuk mempercepat dan memperluas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui diseminasi skripsi, tesis, disertasi, dan kerja sama penelitian.

"Penting bahwa informasi iptek yang dihasilkan ini dapat diases oleh pihak-pihak di luar kampus mencakup para praktisi, pelaku usaha, pemerintah, perwakilan komunitas lokal, tokoh adat, dan lain-lain," katanya.

Namun, lanjut dia, iptek yang tersedia dari kalangan akademik itu tidak begitu saja menciptakan nilai ekonomi atau sosial sehingga membutuhkan penyerapan iptek dari industri guna mengadaptasi iptek tersebut dalam level praktis.

Untuk meningkatkan kapasitas serap iptek dari industri, Akhmaloka mengusulkan pengembangan penelitian secara kolaboratif antara perguruan tinggi dan industri, penyelenggaraan pendidikan S2 dan S3 melalui program kemitraan, serta penyelenggaraan program pelatihan untuk membentuk mahasiswa yang siap kerja.

Sedangkan pemerintah, menurut Akhmaloka, memegang peranan paling penting guna memfasilitasi interaksi erat dan berkesinambungan antara perguruan tinggi dan industri serta organisasi yang relevan.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus mendorong atau menstimulasi permintaan atas hasil penelitian iptek dengan memberikan prioritas pada produk iptek nasional dalam belanja barang pemerintah maupun swasta, serta memberi pengurangan pajak atas belanja pengembangan iptek dan pengurangan pajak atas pendapatan yang berasal dari pengembangan iptek baru.

Pemerintah, kata Akhmaloka, juga harus mampu meningkatkan kapasitas serap iptek dari para pelaku industri nasional melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja terlatih terutama pada kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Pemerintah diharapkan juga bisa menyediakan lembaga ventura sebagai sumber pendanaan bagi UMKM berbasis iptek," demikian Akhmaloka. ***3***

Diah