ANTARAJAWABARAT.com,13/8 - Komisi B DPRD Jawa Barat menyatakan harus ada sebuah solusi yang tepat sebelum akhirnya memutuskan untuk melarang atau menutup peternakan babi di Provinsi Jabar.

"Jadi kalaupun harus ditutup maka harus ada solusi. Nah ini akan diapakan karena kalau pada saat kita menutup, maka akan terjadi kekosongan stok bahan baku dari protein hewani yang bersumber dari babi," kata Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat, Selly Gantina, di Bandung, Senin.

Pernyataan itu, terkait dengan rencana dari Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang jika disahkan maka akan berdampak pada penutupan peternakan babi di Provinsi Jabar.

Ia mengatakan, dalam pembahasan setiap Raperda termasuk Raperda Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan, pihaknya akan melihat dari berbagi aspek dan mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Tapi kita akan melihat berdasarkan kajian-kajian, kemudian pendapat dari para masyarakat di sekitar situ. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa babi pun salah satu hewan yang dimanfaatkan proteinnya, dalam artian dagingnya untuk makanan warga non muslim," kata dia.

Dikatakannya, mengenai rencana pelarangan dan penutupan peternakan babi yang terdapat dalam Raperda tersebut, kata Selly, maka harus dilihat apakah lokasi peternakan yang akan ditutup itu masuk kedalam RT/RW ternak babi.

"Jadi kita harus lihat juga, RT/RW di kabupaten/kota tersebut menempatkan peternakan babi itu seharusnya di mana? Sehingga, itu tadi kalaupun harus ditutup harus ada solusi," ujar dia.

Pihaknya menegaskan, DPRD Jawa Barat menyatakan hingga saat ini belum melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang jika disahkan maka akan berdampak pada penutupan peternakan babi di Provinsi Jabar.

"Dari Komisi B belum pernah membahas yang terkait Raperda Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang isinya ada larangan penutupan peternakan babi," katanya.

Menurut dia, kalau pun raperda tersebut sudah diajukan dan menjadi salah satu satu yang akan dibahas di Prolegda tahun 2012 ini, maka proses menuju pembahasannya memerlukan waktu yang cukup lama.

"Selain itu, kita pun tidak akan melihat dari sisi subjektifnya saja dari raperda ini," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Peternakan Jawa Barat, Koesmayadi Tatang Padmadinata, menambahkan, jumlah peternakan babi di Provinsi Jawa Barat tidaklah banyak.

"Berdasarkan data yang ada, jumlahnya tidak sampai seribu, jadi mumpung belum banyak lebih baik ditutup saja. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang juga tak banyak," kata Keosmayadi.

Ia menuturkan, untuk produksi daging babi di Provinsi Jabar masih terbilang minim yakni hanya 87 ton per tahun dan mayoritas disuplai untuk kebutuhan Jakarta.

"Jabar sendiri saat permintaan tinggi, memasok kebutuhan dari Boyolali. Sehingga, jika peternakan babi di Jabar resmi ditutup maka untuk memenuhi kebutuhan bisa meminta pasokan dari Jawa Tengah," kata dia.***2***, terkait dengan rencana dari Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang jika disahkan maka akan berdampak pada penutupan peternakan babi di Provinsi Jabar.

Ajat S