Antarajawabarat.com, 14/5 - Sejumlah warga Kota Bandung mengkritisi kebijakan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistik (P2KS) Unpad melansir hasil survei Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung karena dianggap memasuki wilayah politik praktis.

"Sebaiknya pihak lembaga perguruan tinggi tidak melakukan survei pencalonan walikota, karena perguruan tinggi bersifat akademis dan netral," kata Agung (21), mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta terkait Survey P2KS Unpad tentang Pilkada Kota Bandung, Selasa.

Ia menyebutkan, P2KS sudah masuk pada wilayah politik praktis dan tidak etis. Alasannya, lembaga tersebut menggunakan Unpad, sebuah institusi berguruan tinggi.

"Itulah yang kurang pas. Cobalah survei harga beras, tingkat kemacetan dan sebagainya, mungkin lebih bermanfaat bagi masyarakat," kata Agung.

Hal senada diungkapkan mahasiswi lainnya, Citra (21) yang menyatakan juga kurang setuju jika lembaga di Perguruan Tinggi masuk wilayah politik praktis.

Ia khawatir ada penilaian dari masyarakat, bahwa survey yang dilakukan lembaga pendidikan seperti itu semata-mata untuk kepentingan tertentu.

"Bukannya menuding, tapi khawatir masyarakat menilai yang tidak positif," katanya.

Menurutnya, persoalan survey pemilu seharusnya sudah cukup dilakukan lembaga resmi non kampus, agar Perguruan Tinggi tidak di cap memanfaatkan momen Pemilu untuk menarik keuntungan finansial.

"Kan masih banyak lembaga resmi seperti LSI, Indobarometer, dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, PK2S-Unpad telah melakukan survey ke-1 yang diselenggarakan pada Akhir Maret-Pertengahan April 2013 dengan menggunakan disain sampling two-way stratification sampling dengan mengambil responden di seluruh kecamatan yang ada di wilayah kota bandung dan juga dengan pertimbangan pekerjaan responden.

Ukuran sampel yang diambil dalam survey ini adalah sebesar 1700 responden dengan margin error 2,5 persen. Survey ini bertujuan untuk memperlihatkan saat ini kepada masyarakat dan juga kepada para calon walikota dan wakil walikota tentang gambaran saat ini mengenai tingkat partisipasi politik, popularitas dan juga tingkat elektabilitas.