Antarajawabarat.com,6/9 - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap kalangan buruh yang menyuarakan pendapatan tentang nilai umah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 di Provinsi Jabar tidak ditumpangi oleh kepentingan politik dari pihak-pihal tertentu.

"Saya pikir kalau masing-masing niatnya baik ngak ada latar belakang karena menjelang 2014, tapi buat kepentingan bersama, apa yang ngak bisa dibicarakan, apa sih. Kalau niatnya baik, ngak dicampuri dengan kepetingan politik," kata Deddy Mizwar, di Kota Bandung, Jumat.

Ia yakin dalam penentuan UMK 2014 nanti, baik kalangan pengusaha, buruh dan Pemprov Jabar bisa mengatasinya.

"Setiap kali ada pergerakan, setiap kali ada tuntutan yang begini kan situasinya, tapi setiap kali begitu kan bisa teratasi," katanya.

Pihaknya yakin pada saat penentuan UMK 2014 akan ada jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak terkait.

"Saya kira semuanya ada jalan keluar kalau didialogkan dengan tingkat derajat yang sama masing-masing pihak, tidak merasa superior. Untuk kebaikan brsama saya yakin bisa dibicarakan, dibahas jalan keluarnya," katanya.

Menurut dia, kalangan buruh pasti tidak menginginkan pabrik tempatnya bekerja gulung tikar akibat persoalan UMK ini.

"Saya kira bisa dicari jalan tengahnya, dan pemerintah kan sebetulnya memfasilitasi tripartit yang barangkali merevisi aturan-aturan hasil pertemuan dan kesepakatan para buruh dgn industriawan, pemerintah dari segi regulasi peraturan," katanya.

Pemprov Jabar, menurut dia, pada saat penentuan UMK akan mengundang semua pihak mulai dari buruh hingga pengusaha.

"Pasti dong, ngak mungkin sepihak-sepihak bicara, sejak dulu juga selalu tiga pihak tadi, dimanapun saya kira itu," kata Deddy Mizwar.***1***

Ajat S