Antarajawabarat.com,11/9 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta Kadispenda Jabar yang juga terpidana perkara korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta upah pungut Pemkab Subang tahun anggaran 2005-2008 sebesar Rp14 miliar Bambang Heryanto mengikuti proses hukum yang ada, terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum.

"Ya, kita ikut proses hukum, ikutin saja proses hukumnya, nanti 'kan setelah mengikuti proses hukum kemudian setelah itu jabatan di Dispenda ditinggalkan," kata Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Pihaknya yakin keputusan MA tersebut tidak akan membuat "guncangan" di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat.

"Nggak ada dong, 'kan kader-kader PNS di lingkungan Jabar andal," katanya.

Pihaknya meminta agar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Jawa Barat Bambang Heryanto mengikuti proses hukum yang ada.

Menurut dia, Pemprov Jabar telah memberikan pendampingan secara hukum bagi Bambang Heryanto sejak kasus hukumnya bergulir.

"Ini sudah di akhir, dulu pendampingan dan pengacara sudah diperhitungkan. Ini kan prosesnya sudah lama. Kasusnya bukan saat dia di Jabar tapi saat di Subang," ujar dia.

Dikatakannya, proses hukum yang menimpa Kadispenda Jawa Barat itu sudah berlangsung sejak delapan tahun silam.

"Jadi prosesnya panjang sudah hampir delapan tahun. Di sini (Pemprov Jabar) menjadi Kadispenda Jabar saja sudah lima tahun lebih," katanya.

Terkait perkara hukum yang menimpa terdakwa tindak pidana korupsi dana Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Upah Pungut Pemkab Subang Tahun Anggaran 2005-2008 sebesar Rp14 miliar Bambang Heryanto yang kini menjabat sebagai Kadispenda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siap mengeksekusi atau memenjarakan Bambang.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jaya Kesuma mengakui bahwa pihaknya sudah mendengar kasasi penuntut umum terhadap perkara 103/Pid.sus/TPK/2011/PN. Bdg atas nama Bambang dikabulkan Mahkamah Agung.

"Ya benar, tapi kami sampai hari ini (kemarin) belum menerima tebusan petikan surat putusan tersebut. Jadi kami belum tahu tertanggal berapa dan termasuk putusan yang dikabulkan MA atas perkara itu," kata dia.

Ia menuturkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan melakukan eksekusi sesuai hukum, apa pun putusan pengkabulan kasasi oleh MA atas kasus ini, jika memang benar, MA sudah memutuskannya.

Bambang dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Juga subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) juncro Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.

Akan tetapi, pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Maret 2012, Bambang Heryawan divonis bebas.

Jaksa Penuntut Umum pun langsung melakukan kasasi ke MA dan hasilnya MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum tersebut.***2***

Ajat S