Antarajawabarat.com,12/9 - Ribuan buruh di Jawa Barat seperti dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 dan Gaspermindo, berunjuk rasa menolak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pedoman Kebijakan Penetapan Upah Minimum.

"Inpres yang rencananya akan disahkan pada akhir September ini sangat merugikan buruh, karena itu kami menolak inpres ini," kata Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Iwan Kusmawan, disela-sela aksi unjuk rasa di gedung baru DPRD Jabar Kota Bandung, Kamis.

Iwan menuturkan, buruh menyatakan penolakan terhadap inpres tersebut karena pihaknya keberatan dengan lima klausul yang ada di dalam inpres.

"Setidaknya kami mencatat ada lima klausul keberatan. Pertama, kebijakan kenaikan upah minimum ditinjau dua tahun sekali. Kedua, kenaikkan upah minimum mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi," kata Iwan.

Hal ketiga ketiga, lanjut dia, adalah membedakan kenaikkan upah minimum antara industri secara umum dengan usaha mikro, kecil, dan menangah dan industri padat karya yang meliputi industri makanan, minumam, tembakau, dan lain-lain.

"Keempat, kenaikkan upah minimum secara umum paling tinggi sebesar tingkat inflasi ditambah 10 persen dari upah minimum tahun sebelumnya. Kelima, kenaikkan upah minimum pada inudstri padat karya paling tinggi 50 persen dari kenaikkan upah minimum tahun sebelumnya," katanya.

Menurut dia, klausul-klausul dalam inpres itu jelas sangat merugikan para buruh karena selain bertentangan dengan UU Nomor. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pihaknya mencontohkan, dalam UU 13 tersebut disebutkan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum ditinjau setiap satu tahun sekali.

"Karena kalau pun pemeirntah ingin mengubah sistem pegupahan hendaknya jalur yang ditempuh adalah amandemen UU 13 bukan malah dengan membuat inpres yang bertentangan dengan UU," ujar dia.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendesak DPRD dan Gubernur Jawa Barat untuk memberikan surat rekomendasi kepada Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perindutrian (kedua kementerian tersebut yang mengajukan ke presiden untuk mengeluarkan inpres) bahwa buruh di Jabar menolak inpres tersebut.

"Kami mendesak DPRD Jabar surat rekomendasi penolakan dikeluarkan inpres tersebut harus sudah dikirikm seminggu dari sekarang ke presiden. Sebab, inpres tersebut rencananya akan diterbitkan akhir bulan ini," kata Iwan.***1***

Ajat S