Kamis, 05 Februari 2009
ATURAN KONSERVASI DINILAI TIDAK ADIL
Ditulis Oleh : John Doddy Hidayat

Garut, 5/2 (ANTARA) - Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Garut, Hengky Hermawan berpendapat, penerapan aturan 40 prosen lebih atau 2/3 luas lahan di daerahnya dijadikan kawasan konservasi sangat tidak adil.

Karena lahan abadi yang harus dipertahankan mencapai 11.000 hektare, maka resikonya lahan lain seluas 39.000 ha mustahil dapat memenuhi kebutuhan papan masyarakat setempat, katanya, Kamis.

Padahal, tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten itu yang setiap tahun meningkat secara signifikant (1,53 prosen),
Akibatnya, hanya sekitar 20 ha lahan yang tidak produktif di kawasan Copong dan wilayah lainnya yang dpat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pemukiman dan industri. Padahal, wajah masa depan Kabupaten Garut lebih ideal dijadikan agro wisata.

Namun karena pertumbuhan wilayah industri dan pemukiman penduduk dipastikan akan terus berkembang setiap tahunnya, tidak mustahil lahan pertanian produktif akan terus tergerus, apalagi penawaran pembelian tanahnya semakin tinggi.

Sebagaimana dikhawatirkan banyak kalangan, petani pemilik tanah lebih tergiur menjual lahan pertaniannya daripada menggarap komoditi tanaman pangan, dengan makin tingginya biaya produksi dan diperparah dengan nilai jual produk pertanian yang sering kali rendah.

Sementara itu Suhardiman, salah satu pejabat di lingkungan Badan Ketahanan Pangan setempat mengingatkan, seluas 20 ha lahan yang akan dijadikan wilayah industri dan pemukiman bisa menyebabkan kehilangan produksi padi sebanyak 120 ton GKG (gabah kering giling) setiap musim panen.

Karena rata-rata produksi setiap hektar lahan selama ini mencapai 6 ton GKG, Kabupaten Garut menjadi salah satu sentra produsen beras potensial bagi Provinsi Jawa Barat, katanya. ***2***
(U.PK-HT/C/A027/A027) 05-02-2009 16:22:57










[ Kembali ]