Rabu, 17 Juni 2009
JABAR TUTUP TPA "OPEN DUMPING" PADA 2013
Ditulis Oleh : Syarif Abdullah

Bandung, 17/6 (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat akan menutup seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang menggunakan sistem "open dumping" atau pembuangan sampah di tempat terbuka.

"Dalam lima tahun ke depan seluruh TPA akan menggunakan cara tertutup. Semua TPA yang open dumping akan ditutup pada 2013," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Iwan Wangsaatmadja di Bandung, Rabu.

Sejak itu, ditargetkan seluruh pengolahan sampah dilakukan secara tertutup. Minimal dilakukan dengan cara "sanitari landfill" atau menimbun sampah dengan menggunakan tanah.

Saat ini, kata Iwan, tempat pengolahan dan pembuangan akhir sampah sebagian besar dilakukan dengan cata open dumping atau pembuangan di ruang terbuka.

"Hampir 90 persen pembuangan sampah di TPA saat ini dilakukan dengan open dumping," katanya.

Jumlah TPA di Jawa Barat yang berizin saat ini sebanyak 20 unit, dan hampir sebagian besar menggunakan sistem oper dumping. TPA tersebut, kata Iwan merupakan salah satu target pembenahan dalam lima tahun ke depan.

Ia mengatakan, langkah tersebut untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan di masyarakat dalam rangka mendukung program hidup bersih dan sehat serta mengatasi masalah persampahan di beberapa daerah.

Pemprov Jawa Barat akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Persampahan sebagai penjabaran dari UU No.18 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

"Drafnya sudah kita siapkan, tahun ini akan disampaikan ke DPRD," kata Iwan.

Iwan menyebutkan, upaya meningkatkan kualitas pengolahan sampah dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan LSM.

Kepala BPLHD Jabar itu menyebutkan, tingkat produksi sampah di Jawa Barat cukup tinggi yakni sekitar dua liter per orang per hari. Sebagian besar dibuang secara terbuka.

Perda persampahan itu juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat, instansi dan perusahaan untuk mengolah sampahnya secara maksimal.

"Perda itu mewajibkan masyarakat dan perusahaan bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan, mereka wajib mengolah sampah yang dihasilkan oleh produk yang mereka hasilkan," kata Iwan Wangsaatmaja.

Lebih lanjut, ia menyebutkan masalah persampahan saat ini terjadi di kota-kota di Jawa Barat, seperti Bandung, Bekasi, Bogor dan Cirebon. Masalah ini muncul karena keterbatasan tempat pembuangan sampah dalam jangka panjang.

Kota Bandung misalnya, sejak TPA Leuwigajah Cimahi longsor dan ditutup, pembuangan sampah kota itu terpaksa dilakukan ke TPA darurat di Sarimukti dengan sistem open dumping.

"Perda persampahan itu nantinya akan mengatur pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri, termasuk juga sanksi bagi pelanggar," kata Kepala BPLHD itu menambahkan.

***3***
(S033/B/Z003
(T.S033/B/Z003/C/Z003) 17-06-2009 10:54:50










[ Kembali ]